Mamuju,Zonatipikor My Id- 30 Maret 2026 Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Mamuju menyoroti lambannya penanganan kasus tambang ilegal di Kecamatan Kalumpang oleh kepolisian. Pasalnya, pasca-penertiban sebelumnya, hingga kini belum ada gelar perkara yang dilakukan.
Ketua BPC GMKI Mamuju Ratno Irawan menegaskan, sejauh ini aparat hanya menyita alat yang digunakan untuk aktivitas penambangan dan memeriksa beberapa pihak. "Melihat masifnya penertiban dan pemeriksaan yang dilakukan, seharusnya kepolisian sudah mengantongi dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka," ucapnya.
Selain itu, GMKI Mamuju mendesak polisi menuntaskan perkara ini hingga ke aktor intelektual yang menjadi pemodal atau investor di balik aktivitas tambang ilegal tersebut.
GMKI menilai mustahil masyarakat mengadakan sendiri alat berat yang digunakan dalam aktivitas pertambangan itu. "Jangan hanya masyarakat pencari nafkah yang ditindak, tapi pemodal ini yang paling perlu ditindak," tegas Ketua BPC GMKI Mamuju.
Menurutnya, masyarakat hanya menjadi korban ketamakan para pemodal yang mengeruk kekayaan alam Kalumpang dengan mengorbankan lingkungan dan warga sekitar.
Ratno Ketua BPC GMKI Mamuju juga mengingatkan konsekuensi hukum bagi investor tambang ilegal. Sesuai Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba, yang terakhir diubah dengan UU No. 2 Tahun 2025, juncto Pasal 20 huruf d UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, ancaman pidananya sudah jelas.
"Aturan pidananya sudah jelas, dan kita berharap kepolisian di wilayah hukum Mamuju bisa menuntaskan perkara ini sampai ke akarnya," tutup Ketua Cabang GMKI Mamuju.(Gd)
Editor : Salman
